Realitaupdate24jam,KOLAKA UTARA – Sainuddin Mahmud Direktur Pelaporan dan Pencegahan Lembaga Analisis Anti Korupsi Indonesia (Lakindo) angkat bicara terkait dengan rencana penyewaan kendaraan dinas untuk para Pejabat di Kabupaten Kolaka Utara yang akan menghabiskan APBD Kolaka Utara sebesar 1,7 Miliar.
Sainuddin Mahmud mengatakan bahwa sewa kendaran dinas untuk para pejabat di daerah Kolaka Utara seharusnya tidak perlu dilakukan mengingat APBD Kolaka Utara yang terus mengalami penurunan dan condong kepemborosan anggaran serta menguntungkan pihak tertentu.
“Sistim sewa kendaraan dinas untuk para pejabat di lingkup Pemda Kolaka Utara ini sama saja dengan pemborosan anggaran,” ucap Sainuddin.
Namun jika tetap dipaksakan oleh instansi terkait, yang jadi pertanyaan saya, dalam kurung waktu tiga bulan kedepan bagaimana dengan jasa sewanya dan berapa lama jangka waktu sewa kendaraan dinas tersebut.
“Jika jangka waktu sewa kendaraan dinas ini berlangsung selama 5 tahun, maka sudah jelas Pemda Kolaka Utara telah menghambur-hamburkan uang rakyat dalam jumlah yang sangat besar. Yang perlu diketahui bersama, menyewa kendaraan dinas ini bukanlah kebutuhan mendesak masyarakat,” cetus Direktur Pelaporan dan Pencegahan Lakindo.
Sebelum mengakhiri perbincangan ini, Sainuddin Mahmud menegaskan bahwa pihaknya akan mendatangi BAPPEDA, BPKAAD dan Inspektorat Kabupaten Kolaka Utara untuk mempertanyakan langsung sewa Kendaraan Dinas yang rencananya akan diberikan kepada para Kepala Desa dan para Pejabat Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
“Mari kita kawal bersama dan selamatkan APBD Kolaka Utara untuk rakyat, karena APBD bukan diperuntukan untuk menyewa kendaraan dinas bagi para Kepala Desa dan Pejabat di Lingkup Pemda Kolaka Utara,” pungkas Sainuddin.
Adapun kendaraan yang akan di sewa oleh Pemda Kolaka Utara yakni Toyota Rush 1,5 GR Sport MT, Toyota Rush 1,5 Sport CVT, Toyota Veloz 1,5 Q CVT, Toyota Veloz 1,5 MT, Toyota Innova Zenix 2,0 Q HV, Toyota Fortuner 2,8 VRZ 4×4 A/T GR Sport TSS One Tone. (Ran/Realitaupdate24jam).
